Selatpanjang | IP.net — Terkait UU No 6 tahun 2014 tentang desa, yaitu mendefinisikan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.
Namun demikian, untuk mendefinisi hal tersebut bisa terialisasi dengan baik jika hak-hak mereka terpenuhi. Tetapi jika hak mereka dikebiri tidak mustahil tata pemerintahan di Desa tidak berjalan semestinya, bahkan kemungkinan besar kantor desa bakalan ditutup karena aparat desanya terpaksa mencari kerja lain untuk kebutuhan keluarganya.
Seperti halnya pada kantor Desa Gogok Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, menurut Staf desa Gogok berinisial Amr, kepada media ini Selasa 21/03/2023 kemarin mengatakan, “kami terpaksa menutup kantor desa dan tidak masuk kerja, dikarenakan kami tidak menerima gaji penuh hanya akan menerima gaji 1 bulan, jadi mau makan apa kami”, tuturnya.
Hal yang sama juga terjadi di Desa Pelantai Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, Staf Desa Pelantai menyurati Kades Pelantai yang isinya : Assalamualaikum wr wb.
Pak kades yg terhormat, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak selaku pimpinan kami.
Kami dari aparatur desa, dan staf Desa membuat kesepakatan untuk sementara ini kami meliburkan diri untuk tidak bekerja di kantor desa sampai batas waktu yg belum kami tentukan. Di karenakan gaji kami yg cuma di bayar 1 bulan, kami tidak bisa mencukupi kebutuhan kami sehari hari, bahkan kami sudah tidak dikasi lagi berhutang di warung tempat kami berbelanja. di sebabkan hutang kami yg belum bisa kami bayar. Kami tidak mendapatkan gaji dari bulan maret terhitung 5 bulan kami tidak mendapatkan gaji, 5 bulan termasuk bulan November dan desember di tahun 2022.
Dengan kami meliburkan kerja dari kantor desa, kami bisa mencari kerja lain untuk mencukupi kebutuhan keluarga.
Inilah ungkapan dari staf desa yang terungkap dari hasil pantauan media dilapangan.
Komentar