PASAMAN | Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pasaman Sabar AS berharap sumber dana untuk urusan pembangunan, pemerintahan dan pembangunan Pasaman ke depan tidak hanya bertumpu pada APBD.
“Pada saatnya nanti diharapkan terjadi keseimbangan antara dana yang bersumber dari APBD dengan sektor swasta,” kata Sabar usai membuka Bimtek Implementasi Perizinan Berbasis Resiko (OSS-RBA) Terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Lubuk Sikaping, Selasa (14/11/2023).
Selain dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Pasaman, kegiatan tersebut juga dihadiri para camat dan wali nagari serta sejumlah pelaku usaha di Pasaman.
Makanya, menurut Sabar, sangat diperlukan iklim yang kondusif agar investasi masuk sebanyak-banyaknya. “Juga sangat dituntut perizinan yang cepat dan tidak berteke-tele dan regulasi yang pasti,” katanya.
Sebab, menurut Sabar, pada dasarnya Pasaman memiliki peluang investasi yang cukup banyak di hampir semua sektor, terutama sektor pertanian dengan sejumlah sub-sektornya. Sayangnya, menurut Sabar, potensi itu belum tergali secara maksimal.
Padahal, menurut Sabar, Pemkab Pasaman telah melakukan berbagai upaya agar investasi masuk sebanyak-banyaknya ke Pasaman. Baik menyangkut perizinan, regulasi, promosi dan lainnya.
Sabar menilai keberadaan investasi sangat penting untuk lebih nendinanisasi gerak pembangunan di Pasaman. “Agar semua urusan di daerah ini tidak hanya tertumpu pada APBD, yang nilainya sangat terbatas,” ungkapnya.
Dikatakan Sabar, bila investasi masuk akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha. “PAD Pasaman pun dengan sendirinya akan terdongkrak,” sebutnya.
Bila PAD Pasaman tinggi, dijelaskan mantan anggota DPRD Sumbar itu, akan banyak kebutuhan pembangunan daerah dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang akan bisa diakomodasi.
Kepala Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pasaman Dra. Hj. Yusnimar A. Pt. mengatakan sejauh ini bukan tidak ada investasi yang masuk ke kabupaten tersebut.
“Untuk investasi skala kecil sebenarnya banyak,” katanya. Tapi diakui Yusnimar untuk investasi skala besar sejauh ini memang belum ada. “Terhalang sejumlah hambatan,” katanya.
Hambatan yang paling utama, ungkap Yusnimar, daerah ini belum memiliki Perda Tata Ruang. “Sementara untuk kepastian berusaha, investasi sangat memerlukan tata ruang. Sementara tata ruang kita masih dalam tahap revisi,” tandasnya.
Sementara untuk kemudahan berinvestasi, menurut Yusnimar, pihaknya telah membentuk tim teknis. “Aparat dari stake holder terkait juga siap memberi bantuan dan dukungan yang diperlukan,” katanya.
#hp/rls/spa
Komentar