MERANTI | IP.net — Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kembali mengalokasikan anggaraan sebesar Rp 30.216.207.000 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK Reguler) tahun 2022 untuk melanjutkan peningkatan ruas jalan Tanjung Samak- Repan.
Jalan sepanjang 31,85 kilometer yang menghubungkan 6 desa diantaranya Tanjung Samak, Wonosari, Teluk Samak, Gemala Sari, Penyagun dan Desa Repan ini dikerjakan dengan pengaspalan jalan yang menggunakan hotmix ini diharapkan bisa mempermudah masyarakat dalam menjalankan roda Perekonomian untuk kedepannya.
Lanjutan proyek saat ini berada di lintasan Desa Wonosari – Teluk Samak sepanjang 5,8 kilometer dengan progres bobot pekerjaan sebesar 32,43 persen atau sepanjang 4,925 kilometer. Jalan itu juga terkoneksi dengan ruas yang sudah dihotmix sebelumnya tepatnya di ibukota Kecamatan Rangsang, di Tanjung Samak sepanjang 3,3 kilometer yang dibangun pada tahun 2021 dengan menggunakan anggaran DAK sebesar Rp 13 miliar.
Progres tersebut diketahui saat Komisi II DPRD Kepulauan Meranti melakukan kunjungan kerja dalam rangka peninjauan infrastruktur jalan interkoneksi Desa Wonosari dan Teluk Samak, Rabu (13/7/2022) pagi.
Hadir saat itu Ketua Komisi II Taufiek, dan anggota komisi seperti M Taufikurrahman, Darsini, dan Dedi Yuhara Lubis. Kunjungan tersebut juga didampingi Kepala Desa Teluk Samak, Mohd Zaini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) yang diwakili sekretaris Fajar Triasmoko MT dan Kepala Bidang Bina Marga, Rahmat Kurnia ST serta tim lainnya.
Para legislator ini terlihat senang setelah bersama-sama melihat progres pekerjaan tersebut yang ditargetkan akan selesai pada September 2022 mendatang.
Diharapkan pembangunan jalan di Pulau Rangsang merupakan upaya untuk membuka keterisolasian dan juga mengurangi kemiskinan ekstrem, dengan menekan biaya transportasi sehingga mempermudah arus distribusi logistik.
“Jalan ini sudah kami dambakan untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Saya yakin masyarakat nantinya akan lebih baik hidupnya dengan adanya jalan ini, dimana ekonomi mereka menjadi terangkat. Intinya kami Komisi II tetap komitmen mengawasi pembangunan infrastruktur guna menunjang ekonomi masyarakat,” kata Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Taufiek.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Rahmat Kurnia ST saat dikonfirmasi mengatakan pekerjaan jalan yang menggunakan sumber dana dari APBN harus dengan konsep pengaspalan.
“Ruas jalan Repan – Tanjung Samak di Pulau Rangsang sepanjang 31,85 kilometer itu akan di-hotmix, dimana progres pengaspalan baru sekitar 9 kilometer jika rentang Wonosari – Teluk Samak selesai dikerjakan pada September mendatang. Saat ini ruang jalan tersebut sudah dibase dan hanya menyisakan sekitar 5 kilometer di Desa Penyagun,” kata Rahmat Kurnia.
Rahmat juga mengatakan tahapan pekerjaan saat ini adalah penimbunan material Base B dan selanjutnya dilapisi material Base A baru setelah itu ditingkatkan dengan lapisan penetrasi dan pengaspalan.
Dikatakan, pada prosesnya keterlibatan masyarakat juga membantu kelancaran dalam proses pengaspalan. Sebelum dilakukan penimbunan material, warga setempat dipekerjakan untuk menyusun uyung atau kulit sagu sebagai pelapis.
“Keterlibatan masyarakat setempat kita buat seperti pola padat karya yang digerakkan oleh kepala desa. Dimana proyek ini juga banyak menyerap tenaga kerja lokal dalam pembangunannya,” kata Rahmat Kurnia.
Selain itu keterlibatan rekanan seperti pelaksana pekerjaan PT Cakrawala Nusindo dan Konsultan Pengawas Buhara Persada yang merupakan kontraktor lokal juga dimaksudkan untuk menjaga kualitas pekerjaan menjadi lebih baik.
“Keterlibatan kontraktor tempatan juga dianggap penting, dimana rasa memiliki yang tinggi menyebabkan kualitas pekerjaannya juga ikut dijaga,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Aang ini menyebutkan spesifikasi jalan tersebut mempunyai lebar bodi jalan 7 meter dan aspalnya 5 meter dengan ketebalan aspal 6 sentimeter.
Diasumsikan ruas jalan tersebut akan selesai dikerjakan pada tahun 2028 mendatang dengan menggunakan anggaran berkisar Rp 146 miliar.
“Jika memungkinkan dan kita semua panjang umur, semua akan selesai dilakukan pengaspalan pada tahun 2028 mendatang dan menelan anggaran setelah kami hitung sebesar Rp 146 miliar. Itu jika asumsinya dihitung dengan harga material saat ini,” ungkapnya.
Aang mengatakan pihaknya sangat berterimakasih atas kehadiran Asphalt Mixing Plant (AMP) yang memproduksi hotmix yang dikerjakan oleh PT Cakrawala Nusindo yang berlokasi di Desa Dwi Tunggal.
Dijelaskan AMP tersebut berkapasitas 800 kilogram dan bisa memproduksi 60 ton perjamnya. Jika dihitung satu hari kerja selama 8 jam, maka material yang dihasilkan sebanyak 480 ton dan itu bisa mengakomodir untuk material jalan sepanjang 560 meter.
“Kami sangat berterimakasih atas kehadiran AMP yang berinvestasi dan
memproduksi material hotmix disini bayangkan saja jika mereka tidak ada, maka kita akan kesulitan membangun jalan dengan menggunakan APBN yang notabene harus dengan metode pengaspalan,” ucapnya.
Lebih jauh, Aang mengatakan jika saat ini kondisi jalan di Pulau Rangsang kondisinya rusak berat dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
“Jalan di Pulau Rangsang ini sangat banyak yang rusak, setelah kami hitung membutuhkan biaya sebesar Rp 1,3 triliunan. Namun tentunya masih banyak daerah lain yang juga perlu kita bangun.
Untuk itu kita perlu membangun tema, jalan apa yang mau kita bangun, misalnya pariwisata atau tematik pengembangan food estate yang SK nya nanti ditetapkan oleh kementerian. Di Bappenas, konsepnya seperti itu dan kita yang akan mengusulkan anggaran pembangunannya, karena jika mengharapkan APBD agak lama baru bisa terbangun,” ujarnya.
Dikatakannya lagi, walaupun di Kepulauan Meranti tidak ada ruas jalan nasional, namun kabupaten termuda di Riau itu tercantum sebagai salah satu daerah di perbatasan negara yang mendapatkan perhatian pembangunan dari dana pusat.
Dijelaskan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) telah selesai membuat Rancangan Rencana Induk (Renduk). Renduk tersebut merupakan acuan bagi kementerian/lembaga anggota BNPP untuk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) tahun 2020-2024.
Adapun yang tertuang didalam Renduk tersebut adalah tujuan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2020 dalam mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan rakyat di Wilayah Perbatasan Negara khususnya Provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia, salah satunya yakni Kabupaten Kepulauan Meranti.
Untuk itu pihaknya meminta kepada DPRD Kepulauan Meranti menjemput program kerja yang telah ditetapkan, salah satunya ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau di Pekanbaru yang berkorelasi langsung ke Kementerian PUPR.
“Walaupun tak ada jalan nasional, namun didalam Perpres tercantum Kepulauan Meranti sebagai daerah di perbatasan yang perlu mendapatkan perhatian pembangunan. Untuk itu kita berharap DPRD bisa menjemput program itu dan kami siap menemani, paling tidak dengan adanya kehadiran para wakil rakyat yang mengingatkan mereka, ada dana yang digelontorkan,” pungkasnya.
Komentar